Perwira

TENTARA Nasional Indonesia terutama Angkatan Darat (TNI AD) sepertinya memang selalu ingin ber­politik. Meskipun di masa reformasi ini tentara dila­rang berpolitik, tapi purnawirannya banyak yang ter­jun ke partai politik. Tentu tidak salah, karena mer­eka pensiun sehingga bebas untuk berpolitik. Teta­pi yang kurang elok adalah ketika para pensiunan jenderal itu ada yang kemudian saling menghujat sesama pensiunan perwira tinggi karena mereka mendukung capres yang berbeda. Adalah Prabowo Subianto, Capres Nomer1 yang dijadikan bulan-bu­lanan hujatan para seniornya. Ada yang menyatakan bahwa Prabowo ti­dak pantas menjadi presiden karena pernah dipecat dari dinas ketentara­an pada awal reformasi dulu akibat melanggar disiplin.

Ternyata, menu­rut mantan perwira lainnya, Prabowo tidak dipecat melainkan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Dengan demikian, Prabowo boleh ikut pemilu dan mencalonkan diri sebagai capres. Jadi kenapa diri­butkan? Ada juga mantan perwira tinggi yang menyatakan Prabowo ber­bahaya jika menjadi Presiden. Malahan dikatakannya bahwa Prabowo itu mengidap psikopat alias gila.

Mengkritisi capres yang bukan idola kita tentu saja sangat boleh. Tapi menghujat secara berlebihan, sungguh sangat tidak pantas apalagi sam­pai menyebutnya gila. Ini karena Prabowo sudah menjalani tes kesehat­an sebelum resmi menjadi Capres dan dinyatakan lulus. Atas dasar itu maka KPU meloloskan pencalonan Prabowo. Kalau Prabowo tidak sehat baik fisik apalagi jiwanya, tentulah dia tidak akan dinyatakan lulus oleh para dokter yang menguji kesehatan para capres dan cawapres. Lagipula hujatan itu berlawanan dengan logika. Bagaimana mungkin seorang yang gila, setelah di tes oleh ahli psikologi tentara, kemudian diberi pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal)? Kalau cara berpikir para Jenderal itu dibenarkan berarti institusi TNI tidak baik karena mengangkat orang gila menjadi jenderal.

TNI-AD itu pernah menguasai politik Indonesia selama 32 tahun kekua­saan Pak Harto. Suka atau tidak suka, pengaruh politiknya masih ada dikalangan masyarakat. Dengan demikian prilaku dan ucapan para praju­rit, perwira dan para purnawirawannya masih dipedomani oleh masyara­kat. Karena itu hujatan terhadap Prabowo itu sungguh merusak wibawa dan citra TNI-AD. Dalam kehidupan ini, irihati atau ketidaksukaan terhadap prestasi orang lain merupakan hal biasa. Masalahnya adalah bagaimana menyuarakan ketidaksukaan itu dengan cara yang lebih santun dan be­retika. Cara yang lebih santun dan beretika itu, antara lain, adalah dengan ikut dalam kompetisi untuk bersaing dengan orang yang tidak kita sukai itu. Konkritnya, jika kita tidak menyukai orang lain menjadi presiden, seha­rusnya kita juga ikut menjadi capres atau cawapres, bukan dengan berdiri di belakang sambil mencaci maki.

Untunglah sebagian besar pensiunan TNI merasa sangat tidak enak me­lihat hujat menghujat tersebut. Sebagian dari mereka kemudian melaku­kan demo di depan kantor Pepabri menuntut agar hujat menghujat itu dihentikan. Hampir bersamaan Persatuan Purnawirawan AD (PPAD) juga mengeluarkan edaran menyesalkan peristiwa tersebut dan meminta ang­gota-anggotanya agar menjaga prilaku dan ucapan mereka. Untung juga Prabowo bersikap legowo dengan tidak membalas cacian seniornya terse­but sehingga tidak makin ribut.

Sebagai warga sipil, kita menyesalkan timbulnya konflik antara para mantan perwira tinggi tersebut. Ambisi dan irihati memang sering mem­bikin hati kita tertutup. Karena itu sebaiknya semua pihak segera menghentikan cara-cara berkampanye yang sangat tidak etis tersebut dan memu­lai persaingan secara sehat. Demokrasi di negara kita memang baru seu­mur jagung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan para tokoh dan war­ga Indonesia agar mampu bersaing secara sehat dan menjunjung etika. Seharusnya para tokoh baik sipil maupun mantan militer bisa memberi con­toh bagaimana bersaing secara sportif. Jadi, apabila memang merasa tidak mampu bersaing, akan lebih baik jika kita berdiam diri saja.

(AmirSantoso), Sumber Koran: Pelita (18 Juni 2014/Rabu, Hal. 04)  TNI-AD